Program Utama Presiden Menciptakan kesejahteraan yang Dirasakan oleh Seluruh Lapisan Masyarakat

Berikut solusi  yang akan dilakukan untuk merubah Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri:

 

  1. Kembali ke UUD 1945

Semua kebijakan reformasi, baik dari pembentukan lembaga-lembaga seperti KPK, MK ,KY dan lain akan di bubarkan!!! dan semua otonomi  daerah akan di cabut dan dan juga semua hasil amandemen UUD 1945 seperti indepensi BI ,pemisahan TNI-POlRI dan lain-lain akan disesuaikan kembali  dengan UUD 1945.

 

 1.a. Pembubaran KPK

 

Sekilas KPK cukup  berhasil dalam memberantas korupsi di Indonesia, tapi kalau dilihat lagi efek sampingnya malah membuat Indonesia semakin amburandul, pemerintah kehilangan wibawa karena banyak pejabat di pusat dan daerah di”kandangkan”, pejabat takut menggunakan anggaran sehingga ekonomi tidak berjalan sesuai rencana dan menghambat kemajuan ekonomi. Kehilangan wibawa bagi sebuah pemerintahan tentu sebuah awal kehancuran dari pemerintahan itu sendiri dan apalagi kepala daerah takut menggunakan anggaran karena takut nantinya dituduh korupsi dan ditangkap. Tentu ini akan berakibat melambatnya perekonomian yang pada akhirnya semakin menjauhkan tujuan sebuah pemerintahan dalam mensejahterakan rakyatnya.

 

Lantas kalau KPK dibubarkan apakah korupsi akan tambah merajalela di Indonesia? Jawabannya adalah TIDAK, karena pemerintahan yang berwibawa dan kuat akan membentuk lembaga hukum yang kuat, baik sistem pencegahan korupsi, menempatkan pejabat-pejabat yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi,  penyaluran APBN dan APBD akan diubah cara penyalurannya. Pejabat yang terindikasi karupsi akan langsung dinonaktifkan untuk melancarkan pembangunan dan berjalannya pemerintahan secara normal.

 

Produk – produk reformasi lainnya seperti MK, KY atau yang lainnya ikut dibubarkan dan semuanya akan kembali dikendalikan oleh negara.

 

1.b.. Mencabut Otonomi Daerah

 

Disadari atau tidak otonomi daerah hanyalah alat untuk menciptakan raja-raja kecil didaerah dan membuat tidak sikronnya pembangunan antara daerah dan di pusat. Dan otonomi daerah hanyalah penghamburan uang negara dan calon yang ingin menjadi kepala daerah. Apalagi kepala daerah yang menang dengan biaya yang besar, tentu berkeinginan untuk mengembalikan “modal” yang dikeluarkan baik dari saku mereka sendiri apalagi kalau calon yang menang dibekingi oleh pengusaha, tentu proyek-proyek di daerah tersebut akan jatuh ke tangan kroni-kroni penguasa sebagai pemodal. Dan ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan pembangunan tidak sesuai keinginan masyarakat.

 

1.c. Mencabut Independensi BI dan Menyatukan kembali Keuangan Negara di bawah kendali pemerintah

 

  1. Mencabut Independensi BI

Independensi BI telah membuat pemerintah sulit mengambil kebijakan untuk mestabilkan ekonomi karena adanya BI yang punya kebijakan sendiri dalam melihat cara mengatasi masalah ekonomi. Ini harus ditegaskan kembali batasan tugas dan kewajibannya serta undang-undang yang mengaturnya atau dikembalikan lagi otoritas pengelolaan keuangan Negara kepada pemerintah c.q Departemen Keuangan, kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia selama ini tersendat karena aparat Bank Indonesia tidak transparan dalam melakukan tugas dan kewajibannya

 

  1. Menyatukan kembali Keuangan Negara di bawah kendali pemerintah dengan cara:
  1. Inventarisasi seluruh kekayaan dan asset  Negara yang mencakup:
    1. Kekayaan pemerintah yang berupa
  1. Tanah
  2. Bangunan
  • Kepemilikan perusahaan

 

    1. Kekayaan perusahaan dan badan usaha milik pemerintah

 

  1. Kekayaan perorangan yang akan dibuat daftar dan riwayat kekayaan dan kepemilikan asset aparatur pemerintah, pelaku ekonomi dan perdagangan, dan masyarakat yang berpenghasilan.

 

  1. Inventarisasi atas seluruh uang dan kekayaan negara yang mencakup:

 

    1. Uang pemerintah yang dikelola dan dalam penguasaan Departemen Keuangan, uang yang berada di setiap departemen instansi-instansi pemerintah, termasuk yang berada di setiap propinsi yang selain disimpan di bank-bank nasional atau swasta dan yang disimpan di bank-bank pembangunan daerah.

 

    1. Uang perorangan yang dikelola sendiri oleh perorangan maupun uang perorangan yang dikelola dan oleh badan tersendiri seperti yayasan dana pensiun, iuran jaminan asuransi, dan lainnya

 

    1. Uang perusahaan dan badan-badan usaha, lembaga atau badan-badan dan yayasan, serta organisasi-organisasi lainnya yang menggunakan serta memanfaatkan uang dan fasilitas negara.

 

  1. Inventarisasi atas seluruh Pendapatan dan piutang Negara yang berada di badan-badan, organisasi-organisasi, dan satuan bentuk atau unit organisasi yang menyimpan dan atau menampung pendapatan Negara yang dimaksud.

 

  1. Inventarisasi seluruh pengeluaran-pengeluaran Negara. Meninjau, merevisi, dan mengurangi anggaran hingga batas efisien kerja operasional dan gaji upah pada setiap departemen, kementerian, dan badan-badan pemerintah. Selama masa ini, pihak manapun atau siapapun tidak diperkenankan membuat atau mengadakan kegiatan proyek.

 

  1. Menyatukan Seluruh Otoritas dan Kebijakan Pemerintah di Tangan Presiden.

Tidak ada menteri atau aparat pemerintah pembantu-pembantu presiden yang membuat kebijakan-kebijakan sendiri tanpa ditugasi dan diketahui presiden, melainkan bekerja sepenuhnya melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan presiden.

Bersamaan dengan hal tersebut, selekasnya dilakukan peningkatan kewibawaan aparatur pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dan keputusan-keputusan dengan sanksi yang keras. Kebijakan dan keputusan tersebut adalah:

  1. Seluruh  pegawai negeri sipil dan aparat penyelenggara pemerintahan yang aktif dalam kedinasan akan diteliti ulang dan disaring keluargannya meliputi isteri / suami, anak, kakak / adik, dan yang masih terkait hubungan keluarga dilarang berikhtiar atau melakukan usaha di lingkungan atau di bagian manapun dalam wilayah kerja dan lingkungan di mana aparat tersebut bertugas dan bekerja.

 

  1. Seluruh  pegawai negeri sipil dan aparat penyelenggara pemerintahan yang aktif dalam kedinasan dilarang keras mengunjungi atau berada di tempat-tempat a-susila atau tempat-tempat mesum dan tempat-tempat hiburan malam.

 

  1. Seluruh anggota TNI-POLRI aktif dilarang keras mengunjungi dan berada di tempat-tempat a-susila atau tempat-tempat mesum dan tempat-tempat hiburan malam.

 

1.d. Presiden kembali dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah Akan Kembali di Pilih oleh DPRD

 

Sebagai konsekuensi kembalinya ke UUD 1945 sebelum reformasi, presiden akan dipilih kembali oleh MPR dan begitu juga kepala daerah akan dipilih kembali oleh DPRD sehingga akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan efisien. Penghematan besar-besaran dapat dilakukan dengan kembali ke UUD 1945. Dan tugas DPR dan DPRD dalam mengawasi pemerintah akan semakin kuat.

Pin It on Pinterest

Shares