Program Jangka Pendek dalam tahun pertama dan kedua:

  • Melakukan identifikasi asset negara di setiap kecamatan. Setiap kecamatan akan di identifikasi asset kekayaan yang dimiliki, apa yang belum ada dan sangat dibutuhkan oleh kecamatan tersebut akan disediakan sesegera mungkin, potensi apa yang dapat dikembangkan di kecamatan tersebut. Dan pemerintah pusat juga akan meng-identifikasi permasalahan yang sering muncul dan pemerintahan sebelumnya belum mampu mengatasinya. Hal ini akan di lakukan disemua kecamatan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan bantuan seluruh perangkat yang ada dibawahnya termasuk Gubernur, bupati dan perangkat lainnya.
  • Membuat lumbung desa untuk menjaga kestabilan tersedianya bahan pokok di seluruh desa di Indonesia sehingga masyarakat yang kekurangan pangan cepat bisa diatasi. Hal ini menjadi tujuan utama pemerintahan karena ketahanan pangan adalah hal mutlak untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan juga pemerataan kesejahteraan.
  • Meng-identifikasi secara mendalam dengan teknologi yang mutakhir untuk mengetahui jumlah rakyat miskin di suatu desa/kecamatan, baik jumlah orangnya, foto orang tersebut, foto rumahnya, data identitas seperti KTP, KK dan data lainnya dan koordinat alamat rumahnya dengan GPS . sehingga penyaluran bisa cepat, tepat dan efisien. Dengan adanya teknologi pemetaan rakyat miskin ini akan terjadi efisiensi anggaran, kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran untuk pengurangan kemiskinan dan bentuk pelaporannya pun akan langsung masuk ke database server pemerintah karena semuanya dilakukan secara online. Hal ini akan sangat memudahkan pemerintah dalam penyaluran bantuan, pemberantasan kemiskinan, penyaluran bantuan dari lembaga internasional atau swasta yang ingin berpartisipasi atau orang pribadi yang ingin menyalurkan zakat atau sumbangan lainnya. Dan data lengkap ini terbuka ke publik dan bebas mengakses sehingga publik bisa melihat kerja pemerintah, dan kalau mereka memberi sumbangan mereka juga bisa melihat kemana sumbangan mereka disalurkan.

 

  • Meningkatkan kesejahteraan TNI–POLRI, dengan cara menyesuaikan pendapatan anggota pada kesatuan-kesatuan yang beresiko tinggi, pendapatan disesuaikan sampai memenuhi kebutuhan hidup layak ( KHL ).

 

  • Pemerintah melakukan kegiatan usaha berupa industri, padat karya, pertanian, dan lainnya sesuai potensi di setiap kecamatan yang akan meningkatkan pendapatan warga masyarakat di kecamatan tersebut.

 

  • Menyesuaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), biasanya UMP < atau = dari KHM.

 

  • Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota TNI – POLRI, pendapatannya harus sesuai kebutuhan hidup layak. Dan menyediakan perumahan yang layak untuk seluruh anggota TNI – POLRI dengan uang muka ringan dan waktu cicilan yang panjang.

 

  • Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil agar penghasilannya sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Dan menyediakan perumahan yang layak untuk seluruh pegawai negeri sipil dengan uang muka ringan dan waktu cicilan yang panjang.

 

  1. Meninjau kembali kontrak-kontrak kerja dan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta luar negeri dan  dengan pihak swasta dalam negeri yang memberatkan negara dan merugikan masyarakat. Sektor-sektor strategis kehidupan negara yang dikuasai pihak investor asing harus dihentikan pertumbuhannya dan yang sudah berjalan akan dikendalikan karena semakin banyak penguasaan, semakin labil ekonomi negara dan semakin terbatas kemampuan perangkat moneter dan fiskal pemerintah. Contohnya adalah jatuhnya nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang semu.

 

  1. Mengurangi dan membatasi  penggunaan fasilitas dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang telah dijual kepada investor namun masih menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana milik negara karena kepemilikan pemerintah masih ada walau minoritas. Dan perusahaan pemerintah yang sudah di beli asing tapi strategis akan dibeli kembali dan akan dikuasai kembali.

 

Pin It on Pinterest

Shares