Menata ulang Kehidupan Berbangsa yang Sesuai budaya bangsa

Agenda  Besar Pemerintahan lainnya.

 

  1. Mengidentifikasi seluruh harta pejabat dan mengadakan pembuktian terbalik atas asal usul kekayaan mereka dan melarang seluruh keluarga mereka untuk berbisnis yang terkait dengan jabatan mereka. Hali ini dilakukan dengan cara:
  • Identifikasi riwayat kekayaan, riwayat jabatan,dan riwayat hidup        aparatur pemerintah di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan BPK.
  • Mengharuskan kehidupan yang sesuai fungsi,tugas jabatan, dan pendapatan bagi aparatur pemerintah di lembaga – lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan BPK

 

  1. mengadakan pembuktian terbalikuntuk para koruptor maupun pejabat  yang di curigai korupsi, kalau mereka tidak bisa membuktikan asal kekayaan mereka akan dilakukan penyitaan dan dimasukkan ke penjara.
  2. Menata ulang posisi konglomerat dalam menjalankan bisnis mereka dan membatasi gerak mereka untuk expansi bisnis tanpa terkendali sehingga mematikan usaha kecil dan menengah ( UKM ). Dan memberi ruang yang lebih besar kepada Usaha kecil dan menengah ( UKM ) untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan membantu Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) baik permodalan dengan syarat ringan dan cepat, menajemen, penyedian market nya dan kebutuhan lainnya.
  3. 9 bahan pokok akan dikuasai pemerintah baik produksi, harga dan penyalurannya. Kalaupun swasta berperan itu atas kendali penuh pemerintah. Sehingga terjadi kestabilan harga selama masa pemerintahan. Usaha atau perusahaan yang dimiliki swasta yang menghasilkan 9 bahan pokok akan diambil alih/ dibeli oleh pihak pemerintah.
  4. Menjaga kestabilan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat dan ekonomi makro yaitu
  • Menstabilkan harga minyak tanah, solar, dan premium
    selama lima tahun masa pemerintahan.
  • Menstabilkan tarif listrik, telepon, air
    selama lima tahun masa pemerintahan
  • Menjaga kestabilan harga sembilan bahan pokok
  • Menjaga kestabilan harga produk pertanian,
    perkebunan, peternakan, perikanan pasca panen
  • Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah
  1. Agenda Pemerintah yang masih harus dilanjutkan adalah:

 

  • Tujuan dalam Pembuatan dan pelaksanaan UUD 45, pada intinya adalah menuju kesempurnaan kehidupan bangsa dan negara. Goodwill pemerintah sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan dalam bentuk peraturan dan kebijakan bertujuan memakmurkan negara dan menyejahterakan masyarakat. Dari berbagai aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan masih dipandang perlu untuk menegaskan arah dari pembangunan negara.

 

  • Demokratisasi, yang salah satu implementasinya adalah menerapkan asas independensi lembaga-lembaga Negara, masih perlu dikaji lagi. Seperti halnya Bank Indonesia yang sudah mendapatkan independensi, harus ditegaskan kembali batasan tugas dan kewajibannya serta undang-undang yang mengaturnya atau dikembalikan lagi otoritas pengelolaan keuangan Negara kepada pemerintah c.q Departemen Keuangan, kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia selama ini tersendat karena aparat Bank Indonesia tidak transparan dalam melakukan tugas dan kewajibannya

 

  • Desentralisasi, akan dilakukan restrukturisasi kewenangan pengaturan keuangan badan-badan perencanaan nasional dan daerah untuk ditarik dan dikembalikan kepada pemerintah c.q departemen keuangan agar dapat dilakukan percepatan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama pemerintah yang perlu segera diberlakukan dalam hal desentralisasi pembangunan yang mensejahterakan rakyat adalah dengan melakukan penyaluran dan pengelolaan dana pembangunan di tingkat terdekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan.

 

  • Reposisi TNI, untuk kembali menjadi penjaga kedaulatan dan keamanan negara yang handal dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas didukung peralatan pertahanan keamanan yang mutakhir, dan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI-POLRI agar dapat hidup layak.
  • Negara Hukum, penegakannya harus dimulai dari menempatkan  aparat yang tidak terkait  secara finansial maupun moril dengan kelompok atau pihak yang terkait dengan obyek hukum.

 

  • Negara Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dengan cara membuat daftar dan riwayat kekayaan aparat pemerintah, pelaku ekonomi dan perdagangan, dan masyarakat yang berpenghasilan

 

  1. Presiden dan Wakil Presiden, serta pembantu-pembantu presiden tidak akan bepergian ke luar negeri karena harus bekerja penuh melakukan inspeksi ke tiap propinsi dan mengawasi langsung pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing depertemen, kementerian, badan-badan, dan lembaga negara. Presiden dan wakil presiden hanya akan melakukan kunjungan pada pertemuan yang bersifat International dan penting. Dan larangan keluar negeri ini juga berlaku untuk Gubernur, Bupati dan juga DPR serta DPRD.

 

  1. Menata Kembali Kehidupan Masyarakat

 

Disadari atau tidak kehidupan dimasyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan budaya Indonesia yang sebenarnya. Sikap saling curiga, materialistis, tidak ada sikap tolong menolong, saling curiga mencurigai dan sangat mementingkan kepentingan pribadi adalah sikap yang harus di ubah dan diatur kembali sesuai dengan norma /etika agama dan negara.

 

Dari sisi tokoh Ulama, akan di tata kembali , karena ulama adalah kepanjangan tangan Rasulullah dan wakil Allah setelah Nabi. Posisi yang sangat terhormat dan berat itu di kacaukan oleh segelintir ustadz, kyai atau ulama  dan tokoh Islam yang hanya bisa berkoar-koar tapi tidak bisa bertindak islami dan nasehat-nasehatnya sangat dangkal dan tidak memahami Alquran yang sesungguhnya sehingga membinggungkan Ummat dan merendahkan Islam yang sesungguhnya . dan penataan kembali posisi ustadz atau kyai ini juga akan ada aturan yang dibuat pemerintah bahwa tidak begitu gampang seseorang disebut Ustadz atau Kyai. Dan pendirian pesantren pun akan diperketat dan pesantren yang ada akan ditingkatkan kualitasnya agar lulusannya benar-benar mengerti Islam dan tujuan Islam di turunkan.

 

Compang campingnya kehidupan rakyat saat ini karena sudah tidak adanya tokoh panutan di ‘atas’, baik di pemerintahan maupun tokoh Ulama. Tindakan pemerintah dan DPR saat ini menambah sakit hati rakyat kecil. Pemerintahan nanti akan benar-benar turun ke bawah untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang timbul. Tidak seperti pemerintahan saat ini yang kesannya hanya membangun image dengan turun ke bawah tapi kalau dilihat lagi secara mendalam sebenarnya dia tidak tahu apa yang  harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Presiden terlihat seperti orang binggung apa yang harus dilakukan, darimana mulai mengatasi… kalau awalnya saja sudah binggung sudah bisa dipastikan untuk cara penyelesaian permasalahan negeri ini pun pasti binggung dan tidak akan mampu memberi solusi terhadap persoalan bangsa ini.

Pin It on Pinterest

Shares